29 PDAM Perkuat Kerjasama Dengan BPKP Jateng

Sebanyak 29 PDAM di Jawa Tengah sepakat bekerja sama dengan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah untuk penguatan tata kelola PDAM. Kesepakatan yang dituangkan dalam Memorandum Of Understanding (MoU) itu ditandatangani Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Mochtar Husein dan para Direksi/Direktur Utama masing-masing PDAM, Sabtu (17/9), bertepatan acara Halal Bi Halal Keluarga Besar DPD Perpamsi Jawa Tengah, di Santika Primiere Hotel, Semarang.

Penandatanganan MoU disaksikan Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Ardan Adiperdana, Direktur Pengawasan BUMD Arzul Andaliza, Ketua DPD Perpamsi Jawa Tengah Suparto Edy Sucahyo, dan Keluarga Besar Perpamsi Jawa Tengah.

Ketua DPD Perpamsi Jawa Tengah Suparto Edy Sucahyo dalam sambutannya mengatakan, MoU antara PDAM dengan BPKP dalam rangka penguatan tata kelola PDAM berjangka waktu selama tiga tahun. Menurutnya, MoU dimaksudkan agar PDAM kedepan menjadi lebih baik sesuai harapan. Yakni, PDAM yang sehat, berkinerja yang baik, berpelanggan baik, dan baik pula dalam melayani pelanggan. “Baik dalam pelayanan, baik dalam kinerja, dan baik di dalam pengorganisasiannya,” ujar Suparto sambil berpesan agar seluruh PDAM bisa memanfaatkan dengan baik apa yang telah menjadi kesepakatan di dalam MoU tersebut.

Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Ardan Adiperdana ketika memberikan arahannya mengatakan, BPKP sebagai aparat pengawasan intern pemerintah mempunyai tugas ikut mengawal PDAM supaya menjadi perusahaan yang berkinerja tinggi dan memiliki governance yang baik. Mulai tahun 2007, Pemerintah menugaskan BPKP untuk mencoba melihat bagaimana potret PDAM di seluruh Indonesia. “Menteri PU waktu itu menugaskan kami agar memotret bagaimana posisi kinerja PDAM secara keseluruhan. Sejak saat itu secara tahunan kami melaksanakan audit kinerja dan hasilnya disampaikan kepada pemerintah, baik Menteri PU, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan. Bahkan pada saat itu sempat kami sampaikan kepada Presiden yang kemudian ditindaklanjuti oleh berbagai peraturan yang terkait dengan pengelolaan PDAM,” terang Ardan.

Disamping itu, masih menurut Ardan, kepedulian BPKP terhadap PDAM dalam meningkatkan kinerjanya tidak lepas dari upaya BPKP mengawal program penyediaan air bersih sesuai target MDGs. Saat ini untuk mencapai target MDGs baik itu di perkotaan maupun di perdesaan tampaknya masih levitra ad jauh. Beberapa indikatornya, proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan secara nasional dari target 68,87% baru tercapai 47,67%. Revenue Water (tingkat kebocoran), rata-rata nasional masih 33,66%, dan cakupan layanan rata-rata nasional mencapai 38,59%. Sedang untuk rata-rata di Jawa Tengah, tingkat kebocoran masih 30,15% dan cakupan layanan 34,99%. “Memang tampaknya perlu ada kerja keras agar supaya target MDGs ini bisa terpenuhi atau tercapai,” dorong Ardan.

Diungkapkan juga isu-isu strategis dan permasalahan seputar kinerja PDAM. Menurut Ardan isu-isu strategis dan permasalahan yang perlu dicermati diantaranya, daya dukung lingkungan semakin terbebani oleh pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Belum diimbanginya pertumbuhan penduduk, terutama di perkotaan dengan pembangunan infrastruktur air minum yang layak; PDAM tidak dikelola dengan prinsip kepengusahaan; Kualitas air belum memenuhi syarat air minum; Menurunnya, kualitas dan kuantitas sumber daya air minum, akibat pencemaran terhadap sumber air baku dan banyaknya rumah tangga yang menggunakan air minum non perpipaan.

Adapun isu lainnya adalah, masih terbatasnya kapasitas pemerintah daerah untuk menangani sektor air minum padahal penyediaan dan pengelolaan air minum yang layak telah menjadi kewenangan pemerintah daerah; Kemitraan pemerintah dan swasta dalam penyediaan air minum kurang berkembang; Kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam penyediaan air minum kurang berkembang; Pemahaman masyarakat tentang air minum tidak mendukung pengembangan air minum; Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan praktik perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS); Keterbatasan pembiayaan mengakibatkan rendahnya investasi dalam penyediaan air minum, dan; Kelembagaan pengelolaan air minum yang ada sudah tidak memadai lagi dengan perkembangan saat ini.

Menutup sambutannya, Ardan mengingatkan, keharusan PDAM untuk mengembangkan corporate governance lebih lanjut dan segera menerapkan SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik).

Usai memberikan arahan, Deputi Akuntan Negara ini langsung melakukan jumpa pers dengan para wartawan yang sudah menunggunya. (Humas BPKP jateng – Hart)

Leave a Reply

Your email address will not be published.