LOGO PDAM

Mengenai PERPAMSI

PERPAMSI sebagai wadah perhimpunan perusahaan air minum seluruh Indonesia, mewakili semua Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sejak tahun 1972, memiliki peranan besar dalam :

  • Pengaturan kegiatan donator, pemerintah dan penanam modal dengan PDAM;
  • Memberikan solusi terbaik untuk meningkatkan kinerja perusahaan;
  • Penyebarluasan prinsip bisnis profesional dalam pengoperasian PDAM;
  • Memotivasi PDAM untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian dan perencanaan karir karyawan.

TUJUAN

Tujuan utama PERPAMSI adalah:

  1. Membantu pemerintah dalam mengisi kemerdekaan demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur dengan kesejahteraan materil dan spiritual yang merata berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, khususnya dalam bidang penyediaan air minum.
  2. Mengembangkan dan memajukan pengoperasian perusahaan air minum berdasarkan pedoman dan peraturan baik yang sudah ada maupun yang baru dalam semangat saling menghormati dan memahami , dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kegiatan utama dipusatkan pada sarana yang dibutuhkan untuk pengembangan strategi PERPAMSI:

  • pendidikan dan pelatihan
  • ketetapan peraturan dan perundang-undangan
  • koordinasi kegiatan donor
  • perencanaan dan penyebarluasan teknologi/ pendekatan- pendekatan baru
  • implementasi rencana-rencana perusahaan
  • program kehumasan PDAM
  • pengembangan rancangan-rancanang sertifikasi
  • pengumpulan dan pengolahan data
  • promosi untuk menarik calon investor
  • hubungan yang erat dengan asosiasi-asosiasi serupa
  • kampanye penggunaan air bersih dengan tujuan utama pengadaan air minum oleh PDAM
  • evaluasi keuntungan kegiatan PERPAMSI bagi para anggotanya.

SEJARAH

Perpamsi berdiri secara resmi pada tanggal 8 April 1972. Gagasan pendirian Perpamsi di cetuskan oleh beberapa Direktur Utama Perusahaan Air Minum (PDAM) yang pada masa itu jumlahnya baru sekitar 50 PDAM di seluruh Indonesia. Para tokoh yang mensponsori berdirinya organisasi seprofesi di lingkungan PDAM tersebut antara lain Ir. Irwin Nazir (Direkur Utama PAM DKI Jaya) bersama dengan Drs. Sahat Panjaitan, Ir. Achmad W.A (Direktur Utama PDAM Kodya Bandung) , Ir.Soebiyanto (Direktur Utama PDAM Kodya Semarang), Ir.Haryono (Direktur Utama PDAM Yogyakarta), Ir. Moch. Dahlan (Direktur Utama Kodya Surabaya), dan Ir. Pedi Nata Soewarna (Direktur Utama PDAM Kodya Pontianak).

Ketika itu, banyak masalah yang dihadapi oleh PDAM tidak dapat diselesaikan hanya di tingkat daerah, maka para pendiri PERPAMSI menyatukan tekad untuk mendirikan suatu wadah organisasi seprofesi di lingkungan PDAM seluruh Indonesia yang di harapkan dapat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh PDAM secara nasional,di tingkat pusat maupun daerah.

Setelah melakukan beberapa kali pertemuan dan rapat koordinasi pendahuluan, diselenggarakan Musyawarah Antar Perusahaan Air Minum (MAPAM) yang pertama di Kopeng, Jawa Tengah, pada tanggal 7 – 8 April 1972, dihadiri para pemimpin dari 50 PDAM dari berbagai daerah di Indonesia. Musyawarah tersebut menyepakati berdirinya organisasi seprofesi di lingkungan PDAM di seluruh Indonesia yang diberi nama Perserikatan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia, di singkat PERPAMSI. Pada saat itu pula Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta susunan pengurus yang berbentuk Dewan Pimpinan.

Pada awalnya, operasional PERPAMSI adalah bagian integral dari Badan Kerja Sama Antar Kota Seluruh Indonesia (BKS – AKSI). Tetapi bersadarkan urgensi, peranan dan perkembangan organisasi PERPAMSI sendiri, maka setelah di adakannya Musyawarah Antar Kota Seluruh Indonesia (MAKSI) ke-5 di Surabaya pada bulan Januari 1975, hubungan antara PERPAMSI dengan (BKS – AKSI) tersebut berubah menjadi hubungan afiliasi koordinasi. Selanjutnya, organisasi PERPAMSI bersifat profesi semi – official yang pembinaan umumnya dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri RI, pembinaan teknik oleh Departemen Pekerjaan Umum RI, dan pembinaan kualitas oleh Departemen Kesehatan RI.

LAMBANG PERPAMSI

Lambang atau logo PERPAMSI ditetapkan pada Musyawarah Antar Perusahaan Air Minum (MAPAM) II yang berlangsung di Parapat, Sumatera Utara, 22 – 24 Mei 1975. Lambang ini di desain oleh Ir. Pedi Natasoewarna, M.Sc., yang ketika itu adalah Direktur Utama PDAM Kodya Pontianak.

Tirta : Air
Dharma : Hajat hidup
Tirta Dharma : Pengabdian PERPAMSI berupa penyediaan air minum bagi hajat hidup dan
kesejahteraan rakyat

Penjelasan Lambang

  1. Lima bentuk yang berupa sebuah lingkaran dan empat buah lengkungan lainnya bermakna Pancasila.
  2. Bentuk lingkaran sebagai air terjun menyatakan sumber air (air baku) yang berlimpah – limpah.
  3. Bentuk lingkaran penampang pipa yang dipenuhi air minum bermakna penyaluran air minum bagi kesejahteraan rakyat yang memperlihatkan kuantitas dan kontinuitas pelayanan.
  4. a.  Warna hijau pada bentuk lingkungan melambangkan kualitas air baku yang belum diolah. b.  Warna biru pada lingkaran melambangkan kualitas air yang memenuhi syarat – syarat air minum yang disalurkan bagi kesejahteraan rakyat.
  5. Rangkaian bentuk – bentuk keseluruhan mewujudkan huruf – huruf PAM yang sudah sangat dikenal kepanjangannya oleh masyarakat.
  6. Lambang ini di buat dengan ukuran perbandingan : panjang : lebar = 3 : 2

ANGGARAN DASAR PERIODE 2013 – 2017

BAB I
IDENTITAS

 Pasal 1

1)    Organisasi bernama Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia
2)    Organisasi ini didirikan di Kopeng Kabupaten Semarang Jawa Tengah tanggal 8 April 1972 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan

Pasal 2

1)    Dewan Pengurus Pusat  disingkat DPP PERPAMSI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia
2)    Dewan Pengurus Daerah disingkat DPD PERPAMSI berkedudukan di Ibukota Provinsi

Pasal 3

1)    PERPAMSI adalah Organisasi yang merupakan wadah persatuan perusahaan air minum diseluruh Indonesia dan badan / lembaga / organisasi / asosiasi serta perorangan yang menurut fungsi / profesi / keahliannya bergerak atau berhubungan erat dengan bidang air minum
2)    PERPAMSI merupakan organisasi yang bersifat profesi, mandiri dan satu-satunya wadah yang mewakili anggota ditingkat Daerah dan Pusat maupun Internasional.

BAB II
AZAS, LANDASAN, TUJUAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 4

PERPAMSI berazaskan Pancasila

Pasal 5

PERPAMSI berlandaskan :
a.    Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya sebagai landasan konstitusional.
b.    Peranturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan-keputusan Musyawarah Perusahaan Air Air Minum Nasional (MAPAMNAS) serta peraturan organisasi PERPAMSI sebagai landasan operasional

Pasal 6

PERPAMSI bertujuan :
a.    Membantu Pemerintah dalam mewujudkan dan menegakkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam bidang air minum.
b.    Membantu mengembangkan kemampuan anggota dibidang pengelolaan berdasarkan pedoman dan peraturan-peraturan yang berlaku dengan dilandasi saling hormat-menghormati satu sama lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan air minum yang aman bagi kesehatan masyarakat.

Pasal 7

PERPAMSI mempunyai tugas pokok :
a.    Mengembangkan hubungan serta kerjasama antar sesama anggota dan antar anggota dengan badan-badan yang ada hubungannya dengan bidang air minum pada tingkat Daerah, Nasional maupun Internasional.
b.    Membantu menyelesaikan masalah teknis dan non teknis yang tidak / belum terselesaikan oleh anggota dan mengembangkan kemampuan para anggota untuk memajukan dan meningkatkan mutu pengelolaan dan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat
c.    Menyelenggarakan dan membantu anggota melaksanakan penelitian, pengujian dan pengembangan pengelolaan air minum untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
d.    Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan/ seminar/ lokakarya/ latihan-latihan dibidang pengelolaan air minum antar anggota maupun dengan lembaga lainnya di dalam negeri dan luar negeri untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para anggota
e.    Membantu anggota dalam menciptakan komunikasi yang efektif dengan pemangku kepentingan
f.    Memberi masukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dibidang penyelenggaraan air minum.
g.    Memberikan atau memfasilitasi bantuan hukum kepada anggota apabila memungkinkan.

BAB III
LAMBANG, BENDERA, HYMNE DAN MARS

Pasal 8

1)    Lambang PERPAMSI bernama Tirta Dharma
2)    PERPAMSI mempunyai Bendera, Hymne, dan Mars
3)    Bentuk dan arti Lambang,Bentuk dan ukuran Bendera serta lirik, syair dan irama Hymne dan lagu Mars diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 9

1)    Anggota PERPAMSI terdiri dari :
a.    Anggota Biasa,
b.    Anggota Luar Biasa,
c.    Anggota Kehormatan.
2)    Status dan syarat-syarat keanggotaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 10

1)    Anggota PERPAMSI mempunyai hak :
a.    Hak Suara
b.    Hak bicara
c.    Hak memilih
d.    Hak dipilih
e.    Hak memberikan saran dan pertimbangan,
f.    Hak memperoleh pelayanan,
g.    Hak membela diri.
2)    Tata cara penggunaan hak diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 11

Setiap anggota PERPAMSI berkewajiban untuk :
a.    Menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi,
b.    Memegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan, Perundangan yang berlaku,
c.    Aktif melaksanakan program-program organisasi.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 12

Susunan organisasi terdiri dari :
a.    Dewan Penasehat pada tingkat Pusat
b.    Dewan Pengurus Pusat pada tingkat Pusat
c.    Dewan Pengurus Daerah pada tingkat Propinsi.

Pasal 13

1)    Dewan Pengurus Pusat terdiri dari :
a.    Ketua Umum,
b.    Wakil Ketua Umum
c.    Sekretaris Umum
d.    Ketua-ketua Departemen
2)    Dewan Pengurus Daerah terdiri dari :
a.    Ketua,
b.    Wakil Ketua
c.    Sekretaris
d.    Ketua Kompartemen
3)    Tata cara pemilihan Dewan Pengurus Pusat dan Daerah diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 14

1)    Dewan Pengurus Pusat bertugas :
a.    Melaksanakan keputusan-keputusan MAPAMNAS,
b.    Menyelenggarakan MAPAMNAS, MAPAMNASLUB dan Rapat Kerja Nasional
c.    Melaksanakan segala ketentuan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Keputusan-Keputusan Rapat Kerja Nasional dan Keputusan-Keputusan Rapat-rapat  Dewan Pengurus Pusat
d.    Mengelola keuangan dan kekayaan organisasi,
e.    Menegakkan, memelihara, memajukan dan mengembangkan organisasi,
f.    Menetapkan Tata Tertib Rapat Kerja Nasional
g.    Menyampaikan laporan pertanggung jawaban dalam MAPAMNAS.
2)    Dewan Pengurus Pusat berwenang :
a.    Mewakili organisasi di dalam dan di luar negeri,
b.    Menentukan arah dan kebijakan organisasi,
c.    Mengesahkan susunan personalia Dewan Pengurus Daerah,
d.    Memberikan penghargaan kepada badan/lembaga/perorangan.
e.    Menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
3)    Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengurus Pusat diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15

1)    Dewan Pengurus Daerah bertugas :
a.    Melaksanakan keputusan-keputusan MAPAMNAS dan MAPAMDA,
b.    Menyelenggarakan MAPAMDA,
c.    Melaksanakan segala ketentuan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Keputusan-Keputusan Rapat Kerja Nasional dan keputusan-keputusan Rapat Kerja Daerah,
d.    Mengelola keuangan dan kekayaan organisasi,
e.    Menegakkan, memelihara, memajukan dan mengembangkan organisasi,
f.    Menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah,
g.    Memberikan laporan kegiatan DPD kepada Dewan Pengurus Pusat.
h.    Menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam MAPAMDA.
2)    Dewan Pengurus Daerah berwenang :
a.    Mewakili organisasi pada tingkat daerah,
b.    Menentukan kebijakan organisasi di Tingkat Daerah.
3)    Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengurus Daerah diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16

1)    Untuk menjalankan organisasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada  anggota makan secara operasional Dewan Pengurus Pusat dibantu oleh Sekretariat Perpamsi.
2)    Sekretariat PERPAMSI Pusat  merupakan pelaksana tugas dan fungsi organisasi  berdasarkan kebijakan dan rencana kerja organisasi yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat .
3)    Sekretariat PERPAMSI Pusat dipimpin oleh seorang direktur  eksekutif yang merupakan tenaga yang bekerja penuh secara profesional untuk organisai.
4)    Direktur Eksekutif diangkat Berdasarkan Rapat Dewan Pengurus Pusat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 17

1)    Untuk kelancaran tugas organisasi, disetiap Provinsi dibentuk Dewan Pengurus Daerah dan disahkan oleh Dewan Pengurus Pusat yang secara langsung membantu Dewan Pengurus Pusat untuk mengurus kepentingan-kepentingan anggota di daerah.
2)    Dalam rangka kelancaran tugas – tugas kesekretariatan Dewan Pengurus Daerah PERPAMSI dapat membentuk secretariat yang tugas dan fungsinya ditetapkan oleh Dewan Pengurus Daerah.
3)    Susunan organisasi, tugas dan wewenang Dewan Pengurus Daerah diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18

1)    Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal dalam melaksanakan program organisasi, Dewan Pengurus Pusat dapat mengangkat Staf Ahli.
2)    Pengangkatan sebagaimana dimaksud ayat 1) di atas ditetapkan dalam rapat Dewan Pengurus Pusat

BAB IV
DEWAN PENASEHAT

Pasal 19

1)    Dewan Penasehat merupakan Jabatan Ex-officio dari Departemen/Instansi/ Lembaga/ Badan dan/ atau Perorangan yang bertugas memberikan saran, pertimbangan dan nasehat kepada Dewan Pengurus Pusat.
2)    Tata cara pemilihan Dewan Penasehat diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII
MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA

Pasal 20

Musyawarah terdiri dari :
a.    Musyawarah Antar Perusahaan Air Minum tingkat Nasional disingkat MAPAMNAS adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat Nasional.
b.    Apabila diperlukan dapat diadakan MAPAMNAS  Luar Biasa.
c.    Tata cara pelaksanaan MAPAMNAS dan MAPAMNAS  Luar Biasa diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
d.    Musyawarah Antar Perusahaan Air Minum tingkat Daerah disingkat MAPAMDA adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat provinsi.
e.    Tata cara pelaksanaan MAPAMDA diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 21

1)    Rapat Kerja terdiri dari:
a.    Rapat Kerja Nasional,
b.    Rapat Kerja Dewan Pengurus Pusat
c.    Rapat Kerja Terbatas Dewan Pengurus Pusat
d.    Rapat Kerja Daerah.
2)    Tata cara pelaksanaan rapat kerja diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB VIII
KORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 22

1)    Musyawarah dan rapat kerja sebagaimana dalam pasal 20 dan 21 Anggaran Dasar ini dinyatakan sah apabila korum tercapai, yakni dihadiri lebih dari setengah jumlah Anggota Biasa,
2)    Pengambilan keputusan dilakukan atas dasar musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.
3)    Ketentuan ayat (1) pasal ini tidak berlaku untuk MAPAMNAS Luar Biasa dan Rapat Kerja Terbatas Dewan Pengurus Pusat yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX
KEUANGAN

Pasal 23

1)    Sumber Keuangan PERPAMSI terdiri dari :
a.    Iuran anggota;
b.    Bantuan /sumbangan anggota;
c.    Usaha – usaha lain yang sah;
d.    Bantuan/sumbangan lain yang tidak mengikat.
2)    Tata cara penggunaan keuangan diatur didalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 24

1)    PERPAMSI sesuai kebutuhan organsasi  dapat mendirikan yayasan, lembaga  dan/ atau badan hukum lainnya,yang ditetapkan di dalam Rakernas, sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yang akan diatur dalam Peraturan DPP.
2)    Dewan Pengurus Pusat  memilih dan menetapkan  seseorang sebagai Pembina Yayasan, perwakilan di lembaga atau Pengurus Badan Hukum lainnya sebagaimana dimaksud ayat 1) di atas dan ditetapkan dalam rapat Dewan Pengurus Pusat.
3)    Setiap Yayasan, lembaga atau badan hukum lainnya secara periodik berkewajiban memberi laporan kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Pembina Yayasan,perwakilan dilembaga / Pengurus Badan Hukum lainnya.
4)    Tata cara pemilihan dan penunjukkan Pembina diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
SERTA PEMBUBARAN PERPAMSI

Pasal 25

1)    Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat diubah atas usulan anggota biasa dalam MAPAMNAS.
2)    Hasil perubahan dimaksud ayat (1), dinyatakan sah apabila disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua per-tiga) dari Anggota Biasa yang hadir dalam sidang pleno MAPAMNAS atau sidang pleno MAPAMNAS Luar Biasa.

Pasal 26

1)    Usulan pembubaran PERPAMSI diajukan oleh/atas kehendak sekurang-kurangnya 4/5 (empat per lima) dari anggota.
2)    Pembubaran PERPAMSI dilaksanakan dalam MAPAMNAS Luar Biasa.
3)    Pembubaran PERPAMSI dinyatakan sah apabila diputuskan secara mufakat oleh seluruh anggota yang hadir dalam MAPAMNAS Luar biasa.

Pasal 27

Apabila PERPAMSI dibubarkan, maka kekayaan yang dimiliki harus diserahkan kepada suatu pihak tertentu yang ditetapkan oleh MAPAMNAS Luar Biasa setelah dikurangi kewajiban yang harus diselesaikan.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 28

1)    Anggaran Dasar ini dinyatakan mulai berlaku sejak ditetapkan pada MAPAMNAS XI di Batam. Perubahan Anggaran Dasar ini  telah diaktakan didepan Notaris.
2)    Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.